KRICOM - Badan Uni Eropa (UE) memutuskan untuk terlibat lebih dalam terkait persoalan status Yerusalem yang baru-baru ini diakui sebagai Ibu Kota Israel oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan keamanan, Federica Mogherini mengatakan, seharusnya Yerusalem tidak begitu saja ditetapkan sebagai Ibu Kota Israel.
"Solusi yang paling realistis untuk mengatasi konflik antara Israel dan Palestina untuk sementara ini adalah dengan menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota bagi kedua belah pihak," ujar Mogherini, seperti dikutip dari The Guardian, Senin (11/12/2017).
Pernyataan tersebut dipaparkan Mogherini seiring dengan kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Eropa. Rencananya, Netanyahu akan bertemu dengan sejumlah perwakilan UE untuk membicarakan berbagai hal, salah satunya soal kisruh status Yerusalem.
"UE akan terus mengakui konsensus internasional atas status Yerusalem. UE juga berkomitmen untuk mendukung solusi 'dua negara' untuk mengatasi konflik Israel-Palestina," sambung Mogherini.
"Kami juga akan menghubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas, setidaknya bulan Januari mendatang," pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump telah membuat sebuah klaim kontroversial dengan menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ia bahkan berencana untuk memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Langkah tersebut didukung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Bahkan Netanyahu juga meminta agar semua pihak menerima pernyataan Trump dengan legawa.
"Semua warga Palestina harus menerima bahwa Yerusalem kini telah menjadi Ibu Kota Israel. Semakin cepat mereka menerima, semakin cepat proses perdamaian akan berlangsung," ujar Netanyahu dalam sebuah acara jumpa pers di Paris, Perancis, Minggu (10/12/2017), seperti dikutip dari The Washington Post.
