KRICOM - Pergolakan di Myanmar, khususnya di kawasan Negara Bagian Rakhine, tampaknya masih belum akan berakhir dalam waktu dekat. Baru-baru ini, kelompok pemberontak etnis Rohingya menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti untuk melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Myanmar.
Seperti dirilis Independent, Pasukan Penyelamat Arakan Rohingya (ARSA) menyatakan akan terus melawan kesewenang-wenangan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya.
"Kami tidak punya pilihan lain, kecuali terus melawan negara pendukung terorisme, Myanmar demi melindungi, mempertahankan, dan menyelamatkan komunitas kami," ujar pemimpin ARSA, Ata Ullah lewat akun pribadi media sosialnya, Minggu (14/1/2018) lalu.
Menurut Ullah, Pemerintah Myanmar saat ini harus mengakui keberadaan dan kewarganegaraan warga etnis Rohingya.
"Warga Rohingya harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang memberikan dampak terhadap kebutuhan kemanusiaan dan masa depan perpolitikan," pungkas Ullah.
Seperti dikabarkan, hingga saat ini konflik kemanusiaan di Myanmar masih terus terjadi. Gelombang pengungsi Rohingya yang memilih untuk angkat kaki dari rumahnya di Rakhine untuk menuju ke Bangladesh demi menghindari aksi kekerasan dari militer Myanmar, dikabarkan terus terjadi.
Namun begitu, Myanmar mulai membuka diri terhadap kritikan yang datang dari sejumlah negara. Pemerintah setempat dan Bangladesh sepakat untuk melakukan repatriasi terhadap warga Rohingya. Adapun proses repatriasi tersebut akan berjalan dalam waktu dua tahun ke depan.
