KRICOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Termasuk keterlibatan Deisti Astriani Tagor dan Reza Herwindo yang merupakan istri dan anak terdakwa Setya Novanto.
Wakil ketua KPK, Saut Situmorang mengaku pihaknya akan mempelajari e-KTP secara perlahan.
"Ya dipelajari pelan- pelan dulu (keterlibatan pihak lain). Enggak akan lari gunung dikejar," kata Saut Situmorang kepada Kricom, Jumat (2/3/2018).
Saut menambahkan, kasus dugaan korupsi e-KTP ibarat gunung es. KPK harus memiliki bukti yang kuat untuk menaikkan status pihak terduga ke ranah penyidikan. "Ini kan bisa jadi, bisa tidak gunung es. Kalau gunung es, ya lambat (prosesnya)," ungkap Saut.
Dia pun menjelaskan pegawai KPK cukup terbatas dan tidak hanya menangani kasus korupsi e-KTP. Ada juga kasus lain yang sedang ditangani KPK. "Atau kasih pegawai KPK 8.000 orang," ujarnya.
Namun demikian, kata Saut, KPK akan terus mendalami kasus e-KTP dengan bukti yang kuat. "Dipelajari dulu sejauh apa peran mereka (Deisti dan Reza). Hukum kita itu hukum pembuktian bukan hukum curiga," jelasnya.
Sebelumnya, Jaksa KPK menyebut adanya keterlibatan Deisti Astriani Tagor dan Reza Herwindo bersama Irvanto Hendra Pambudi Cahya dalam pembelian saham PT Murakabi Sejahtera milik Vidi Gunawan.
Untuk itu, KPK telah menaikkan status Irvanto Hendra Pambudi sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP bersama dengan orang dekat Novanto, Made Oka Masagung.
"Bahwa PT Murakabi Sejahtera yang dipersiapkan oleh terdakwa dan Andi Narogong sebagai salah satu perusahaan pendamping pekerjaan penerapan KTP elektronik yang dikendalikan oleh terdakwa melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Deisti Astriani Tagor, dan Reza Herwindo dengan cara Irvanto membeli saham PT Murakabi milik Vidi Gunawan sehingga dia dapat menggantikan posisi Vidi," jelas Jaksa KPK.
Namun demikian, KPK masih enggan mengungkapkan keterlibatan pihak lain dalam kasus e-KTP, diduga negara dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun dari besarnya anggaran Rp 5,9 triliun.
