KRICOM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras dari Vietnam. Menurut Sandi, rencana tersebut berpotensi akan mengganggu stabilitas harga beras di Ibu Kota.
Hal tersebut diutarakan Sandi setelah mengikuti acara peresmian 'Kartu Pekerja' untuk buruh yang mendapatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
"Saya mendapat laporan, dari 500 ribu ton yang akan diimpor, ada 100 ribu sampai 120 ribu ton masuk ke DKI. Jumlah itu besar sekali dan kami khawatir ada distorsi harga," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat(12/01/2018)
Sandi mengatakan persoalan beras bukan cuma soal penambahan stok tetapi terkait distribusi. Peran Pemprov DKI adalah untuk menjaga agar distribusi tidak terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut, Sandi mengusulkan agar Pemprov turut dilibatkan.
"Itu keputusan politik dan kami enggak mau masuk ke keputusan politik. Tapi kami ingin dilibatkan, Pemprov DKI dan BUMD DKI ingin dilibatkan karena kami tidak ingin membanjirnya suplai yang akan menimbulkan distorsi harga," kata Sandi.
Sandi berharap agar menteri perdagangan Enggartiasto Lukita bisa mengajak dua BUMD DKI Jakarta yang berfokus pada pasar dan stok beras yaitu PD Pasar Jaya dan Food Station Tjipinang Jaya untuk membicarakan terkait impor beras tersebut.
"Kita berharap kepada Menteri Perdagangan, bahwa Food Station dan PD Pasar Jaya dilibatkan. Karena nanti ini outlet-nya juga melewati Pak Arief (Dirut Food Station), jadi kalau kita enggak ada koordinasi akan susah. Ini yang kita sampaikan, jangan hanya kita dipakai sebagai bumper di depan," kata Sandi.
Sandi juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait impor beras tersebut. Bagi Sandi warga Jakarta harus bisa mendapat pangan terjangkau serta berkeadilan bagi pedagang kecil.
"Itu yang kami harapkan, jangan sampai kita tidak berkoordinasi, jangan sampai kita memberatkan warga dan pedagang kecil," tutup Sandi.
Sekedar informasi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Kamis malam (12/01/2018) mengemukakan masalah pangan menjadi prioritas pemerintah sehingga dilakukan impor beras khusus 500.000 ton untuk menutupi kekurangan pasokan.
Rencananya beras akan dipasok dari Vietnam dan Thailand dan rencananya beras masuk pada minggu terakhir Januari 2018.
