KRICOM - Serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) tetap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bulan Februari ini meskipun saat ini Indonesia tengah merayakan pesta demokrasi Pilkada serentak 2018. Hasil OTT, beberapa calon kepala daerah tertangkap.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah menyindir langkah OTT KPK. Menurutnya, KPK tidak pantas berada di negara yang menganut iklim demokrasi.
"Jadi KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja suruh jadi aparatnya Kim Jong-un, itu baru cocok. Enggak bisa KPK di negara demokrasi, enggak bisa," sindir Fahri sembari terkekeh di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Terlebih, kata Fahri, beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, sudah tidak memiliki KPK, seperti yang terjadi di Hong Kong dan Korea Selatan.
Di Hong Kong, lanjut Fahri, KPK menjadi lembaga investigasi dan tidak memiliki hak melakukan penuntutan.
Sementara di Korea Selatan, KPK menjadi lembaga penerima aduan. Lembaga antirasuah Korsel dilebur jadi satu dengan Ombudsman, Komnas HAM, dan LPSK.
Menurut Fahri, tidak adanya KPK di Korsel justru berdampak positif. Hal itu dibuktikan dengan Indeks Persepsi Korupsi yang baik.
"Jadi setiap ada masalah, lapor IPKnya melonjak citranya naik, lahirlah Samsung, Hyundai, IKEA, nah itulah ratingnya baik," ujarnya.
Menurut Fahri, keberadaan KPK di Indonesia justru membuat Indeks Persepsi Korupsi tanah air justru buruk. Bahkan, Indeks Persepsi Korupsi milik Indonesia kalah dengan Timor Leste.
"Ini ratingnya enggak baik-baik, IPK empot-empotan, kalah sama Timor Leste," pungkasnya.
