KRICOM - Koordinator Perludem Titi Anggraeni mengkritik adanya permintaan sejumlah uang kepada para calon peserta Pilkada serentak 2018. Apalagi, uang dalam jumlah besar itu ditujukan dengan alasan permintaan biaya operasional saksi dan biaya kampanye.
"Itu tak boleh dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Karena apa, praktik korupsi politik bermuara dari cara semacam ini," kata Titi di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).
Titi yang mengenakan kerudung ini melanjutkan, ketika terpilih dan berkuasa, calon tersebut akan melakukan upaya untuk mengembalikan biaya pencalonannya yang sangat besar setelah dirinya terpilih dan menjabat.
"Dampaknya apa sih setelah dia berkuasa? Gaji kepala daerah berapa sih? Maka perselingkuhan dengan oknum pun akan dimulai, seperti manipulasi perizinan, jabatan birokrasi, bahkan memanfaatkan proyek infrastrukrur dan permufakatan korup lainnya," katanya berapi-api.
"Karena apa, kepala daerah ini mempunyai akses kepada anggaran, kebijakan, dan birokrasi. Ketika uang yang dikeluarkan pada Pilkada begitu besar akan dia akan berusaha mendapatkan gantinya," tutup Titi.
Sebelumnya, mantan Bacagub Jawa Timur, La Nyalla Matalitti mengaku dimintai uang sebesar Rp 40 mili oleh Gerindra. Alasannya untuk pembiayaan saksi dan biaya operasional.