KRICOM - Direktur Eksekutif Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai penunjukkan figur yang pantas memimpin DPR RI harus diputuskan melalui pleno internal partai.
Hal itu diungkapkan Ujang menanggapi penunjukan langsung Aziz Syamsuddin oleh Setya Novanto untuk menggantikan dirinya sebagai Ketua DPR RI.
“Golkar itu partai politik yang matang dan dewasa, bukan toko kelontong,” kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Menurutnya, penunjukan Aziz secara sepihak itu hanya akan menambah gejolak internal dan menjadikan Golkar semakin terpuruk. Mengingat, partai berlambang pohon beringin saat ini tengah mendapatkan musibah yang bertubi-tubi.
“Masa Golkar selalu jadi tumbal dari hasrat dan nafsu oknum yang gila kekuasaan. Harusnya seluruh stakeholder bersatu untuk menyelamatkan Golkar yang saat ini elektabilitasnya semakin hancur akibat kasus hukum Novanto,” jelas Ujang.
Dengan penunjukan sepihak ini, Ujang menduga bahwa Setnov tetap tidak rela kehilangan kekuasaanya di DPR dan Partai Golkar meskipun kini ia sudah berada di balik jeruji besi KPK.
“Aziz Syamsudin itu kan orangnya Novanto. Jika Aziz memimpin DPR atau Golkar, sama saja yang memimpin itu adalah Novanto juga. Tak ada bedanya,” kata dia.
Lebih lanjut Ujang menuturkan, jika Aziz tetap dipaksakan untuk dilantik sebagai orang nomor satu di DPR, hal itu tidak baik bagi DPR RI secara kelembagaan.
"Misalnya, Aziz dilantik lalu kemudian Golkar pada waktu dekat melaksanakan Munaslub dan mendapat Ketua Umum baru, bisa saja ketua DPR diganti lagi," kata Ujang.
“Nah, kalau dipaksakan, masa dalam satu periode DPR 2014-2019 terjadi 5 kali pergantian ketua DPR. Apa itu tidak lucu,” tanya dia.
Karena itu, Ujang menyarankan Golkar sebaiknya melakukan Munaslub lebih dahulu dan mendapatkan Ketum definitif.
"Baru kemudian dilakukan musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menduduki jabatan Ketua DPR RI," pungkasnya.
