KRICOM - Masyarakat Sipil untuk Calon Pimpinan DPR membuat petisi terkait sosok yang akan menjadi Ketua DPR RI menggantikan posisi Setya Novanto.
Diketahui, dalam waktu dekat ini, salah satu pimpinan DPR akan kembali ditetapkan fraksi Golkar untuk mencari pengganti Setnov yang kini tersangkut perkara korupsi e-KTP.
Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Veri Junaidi yang membacakan petisi ini menyatakan, pihaknya mendukung slogan baru Golkar yang menyebut kata bersih sebagai tekat Golkar menjadi partai pendukung gerakan anti korupsi.
"Khususnya di dalam partai Golkar dan umumnya dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Veri bersama Masyarakat Sipil Untuk Calon Pimpinan DPR di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2018).
Menurutnya, slogan tersebut sudah semestinya terwujud dalam praktek politik Golkar, baik di dalam internal maupun eksternal partai.
"Agar slogan bersih tidak hanya jadi slogan semata, salah satunya dibuktikan dalam penentuan pimpinan DPR pengganti sebagai wakil dari fraksi Golkar," tuturnya.
Dengan begitu, lanjut Veri, Golkar sudah semestinya berkewajiban untuk menetapkan pimpinan DPR yang tidak memiliki rekam jejak pidana kasus yang bersifat amoral, khususnya korupsi.
Selain itu, kriteria lain bagi calon pimpinan DPR baru juga tidak sedang atau potensial dipersoalkan secara hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
"Dan bukan merupakan pendukung pansus KPK, apalagi menjadi salah satu motor lahirnya angket KPK," tegas Veri.
Veri menambahkan, calon pimpinan DPR harus memiliki pandangan dan sikap yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan tidak mendukung pelemahan KPK dengan berbagai cara dan versinya.
"Serta memiliki kemampuan mendengar dan memiliki kelapangan hati dalam menerima kritik," ucap Veri.
Petisi ini turut ditandatangani oleh beberapa aktivis dan tokoh lainnya. Diantaranya, Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar; Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ary Nurcahyo; Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam; Peneliti Perludem, Fadli Ramadhani; Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti.
