KRICOM - Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Pemerintahan Bersih (Kompas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jumat (12/1/2018). Mereka meminta Presiden Joko Widodo menindak tegas para anak buahnya yang terlibat dalam kasus korupsi.
Salah satu yang menjadi sorotan Kompas adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang diduga ikut menikmati bancakan korupsi e-KTP.
Presidium Kompas, Yonfi Saputra mengatakan aksi hari ini bertema 'Reshuflle Yasona Laoly dari Kabinet, Bersihkan kabinet dari koruptor'. Dia menuding keterlibatan Politisi PDI Perjuangan dalam proyek senilai Rp 5,9 Triliun itu sudah cukup kuat. Apalagi, Yasonna juga sudah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (10/1/2017).
"Indikasi Yasonna Laoly terlibat megakorupsi e-KTP sangat besar. Hal ini tentu jadi beban Presiden Jokowi yang ingin Nawacita dan Good Governance ditegakkan," tegas Yonfi dalam orasinya.
Selain itu, lanjut Yonfi, nama Yasonna juga sudah disebut dalam dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.
"Dia disebut menerima 84 ribu dolar dalam sidang Irman dan Sugiharto pada 22 juni 2017," ujar Yonfi.
"Dalam perkara korupsi sesuai UU Tipikor Tahun 2002, besar kecil jumlah tetap korupsi. Jadi indikasi Yasonna Laoly terlibat megakorupsi e-KTP sangat besar," tegasnya.
Karena itu, di akhir masa pemerintahan Jokowi pihaknya tak mau citra kabinet kerja menjadi negatif hanya karena ulah salah satu menterinya.
"Jangan sampai menjelang detik-detik terakhir masa pemerintahan Jokowi itu rusak hanya karena satu orang bernama Yasonna," tandasnya.
