KRICOM - Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.
Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan bahwa setelah mendapat mandat dari Munaslub ke III Partai Golkar, Airlangga bisa melakukan revitalisasi pengurus partai.
"Agar saudara Airlangga bisa membentuk teamwork yang kuat, solid, dan memiliki kompetensi kapasitas sehingga bisa mempercepat akselerasi pelaksanaan program partai," kata Nurdin di arena Munaslub, JCC, Jakarta, Selasa (19/12/2017).
Menurut Nurdin, hal itu penting untuk menghadapi tahun politik di Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.
Mengenai revitalisasi sendiri, Nurdin menyerahkan sepenuhnya pada Airlangga. Namun ia mengusulkan revitalisasi yang dilakukan tidak melalui formatur.
"Jangan lewat formatur. Kalau pakai itu berarti ada pemilihan, bisa menciptakan kepentingan. Merombak lagi, malah terjadi perpecahan," ujarnya.
Atas dasar itu, Nurdin menyarankan revitalisasi pengurus dilakukan secara terbatas dan tidak menyeluruh.
"Perombakan terbatas tergantung kebutuhan partai dan kebutuhan Ketua Umum sebagai pemimpin tertinggi guna mensolidkan partai," paparnya.
Menurutnya, revitalisasi besar-besaran rawan akan konflik lanjutan di internal Golkar. Nantinya, ia malah khawatir adanya konflik di internal justru akan mengganggu soliditas Golkar menjelang tahun politik.
"Pasti ada berbagai kepentingan di dalamnya, dari 310 pengurus bisa saja tinggal 20 persen. Ini kan justru bukan mensolidkan partai, tapi menimbulkan bibit perpecahan. Itu yang tidak kita inginkan," tegasnya.
Meski menolak revitalisasi total pengurus DPP Partai Golkar, Nurdin tidak mempermasalahkan bila jabatannya sebagai ketua harian partai digeser. Ia mengaku akan menerima apa pun keputusan Airlangga sebagai Ketua Umum terpilih.
"Tidak masalah kalau ketua umum menghendaki. Jabatan itu bukan abadi, itu amanah. Kalau ketua umum menganggap perlu pergantian ketua harian atau ketua yang lain, enggak masalah, karena dia diberi mandat Munaslub. Begitu juga melalui formatur, sama aja, itu kewenangan seorang ketum untuk melakukan revitalisasi," tandasnya.
