KRICOM - Anggota Polri diharamkan mempersulit masuknya investor ke tanah air. Sebaliknya, Korps Bhayangkara harus membantu para pengusaha yang ingin menanamkan sahamnya di tanah air.
"Menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga memberikan jaminan kepada pelaku ekonomi atau investor dalam pembangunan adalah upaya kita," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di PTIK, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Tito menjelaskan, Polri berperan untuk membuka jalan bagi pertumbuhan dan pembangunan bangsa. Polri harus mampu menyelesaikan masalah-masalah sensitif yang menghambat pembangunan.
"Bantu semaksimal mungkin, jangan seperti di Sulawesi Utara, investor datang lalu dikerjain polisi cari-cari kesalahan imigrasi, ngeributin wilayah. Akibatnya investor capek dan kabur, lalu bilang kalau iklim investasi di Indonesia enggak bagus," papar Tito di depan anggotanya.
Dia melanjutkan, selama ini banyak investor lari dari Indonesia karena banyak isu rasialis di tanah air.
"Masalah isu aseng enggak dikasih peluang, larilah dia ke luar negeri karena kita enggak welcome. Kita harus hilangkan isu itu agar iklim ekonomi baik dan dilirik investor," tambah Tito.
Tito mencontohkan, koordinasi bersama antara TNI-Polri telah mampu menyelesaikan konflik Poso yang sudah 19 tahun tak kunjung selesai.
"Kita harus menjaga agar tidak terjadi guncangan politik atau gangguan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Jangan harap investor akan masuk jika keamanan tak kunjung terjamin," tutup Tito.
Dia menegaskan bahwa dirinya tak segan mencopot perwira polisi mulai Kapolsek dan Kapolda yang terbukti mempersulit pembangunan daerah.
