KRICOM - Partai Golkar menghormati fakta persidangan yang muncul dalam kasus korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam persidangan disebutkan, uang suap mengalir ke Partai Golkar untuk keperluan Munaslub.
"Bahwa kami menghormati proses persidangan. Ini baru asumsi," kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily ditemui wartawan di Jakarta Barat, Kamis (25/1/2018).
Menurut Ace, dana Munaslub Partai Golkar dijamin bersih dari kasus korupsi. Setidaknya ada tiga sumber dana yang dipakai untuk Munaslub.
"Saya pastikan setiap dana ke parpol itu pasti berasal dari dana yang sesuai dengan perundang-undangan. Munas bersumber dari tiga hal, yakni iuran, sumbangan, dan sumber dari pemerintah. Kami pastikan tidak ada dana yang berasal dari fakta persidangan (suap)," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Penggalangan Khusus Partai Golkar, Rizal Mallarangeng enggan mengomentari lebih lanjut dugaan suap korupsi Bakamla yang mengalir ke partainya.
Pasalnya, dia merupakan pengurus baru di Golkar. Sedangkan kasus korupsi Bakamla terjadi ketika dirinya belum menjabat sebagai pengurus partai.
"Kami pengurus baru. Itu materi persidangan yang kejadiannya 2016," jelas Rizal.
Sedangkan Ketua DPP Golkar, Melchias Marcus Mekeng percaya sumber pendanaan di partainya berasal dari uang 'bersih'. Justru dia menantang semua pihak untuk memantau sumber pendanaan Golkar.
"Jadi kami tetap aturannya, sumber jelas dan diaudit," pungkasnya.
Uang suap korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut diduga mengalir untuk pembiayaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Hal itu terkuak pasca Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arif, bersaksi dalam persidangan kasus korupsi tersebut. Dalam sidang, uang bancakan diduga dialiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi.
