KRICOM - Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto kembali terkejut dengan penangkapan kader Golkar oleh KPK. Pasalnya setelah Bupati Subang, Imas Aryumningsih yang juga ketua DPC Golkar di Subang, KPK juga menetapkan status tersangka untuk Ketua DPP Partai Golkar DKI Fayakhun Andriadi.

"Iya, saya juga kaget juga itu (Fayakhun), menambah orang-orang (di Golkar yang berurusan dengan KPK), cukup prihatin, mudah-mudahan enggak ada tambah-tambah lagi," kata Setya Novanto sebelum persidangan perkara pokok e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Fayakhun Andriadi yang juga Anggota DPR RI Periode 2014-2019 ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Kader partai Golkar tersebut diduga menerima hadiah atau janji. Padahal diduga hadiah tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya. Dia diduga menerima 1 persen dari Rp 1,2 triliun dari suap tersebut, yakni sekitar Rp 12 miliar.

Atas kejadian itu, Novanto pun tidak menyalahkan pemimpin setelah dirinya, Airlangga Hartarto. Lantaran, menurut Mantan Ketua DPR itu, Airlangga tentu tidak menduga banyaknya kader yang terciduk KPK.

Dia juga yakin, Airlangga tentu memberi instruksi untuk menindaklanjuti kejadian seperti ini. Pasalnya, Airlangga juga memiliki moto 'Golkar Bersih' dalam masa kerjanya. "Ya ini semua kan di luar dugaan Pak Airlangga juga. Saya rasa Pak Airlangga juga sudah melakukan instruksi-instruksi seperti kita lakukan menindak lanjuti itu," ungkapnya.

Dia pun menyayangkan, banyaknya kader berpotensi justru diciduk karena korupsi. "Tapi kita enggak tahu kejadian-kejadian yang ada gitu, ya kita harapkan tidak ada lagi gitu-gitu. Kasian juga itu, banyak yang punya potensi tinggi, ada masalah gitu," jelasnya.

Apalagi, katanya, selama menjabat dirinya bahkan sempat keliling ke 253 Kabupaten untuk menghindari hal seperti suap menjelang Pilkada.

"Bukan hanya mengingatkan, saya keliling di 253 kabupaten, saya selalu bicarakan itu suapa dekan pilkada hati-hati. Jangan sampai tersangkut dalam hiruk pikuk yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan masalah APBD gitu," pungkasnya.

Untuk itu, dia berpesan agar setiap kader Golkar di seluruh Indonesia untuk bekerja sesuai imbauan dan tidak salah menggunakan kebijakan. Dengan demikian, kata Novanto, hal seperti penangkapan dan penersangkaan dalam kasus korupsi tidak lagi terjadi.