KRICOM - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbolehkan para pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang untuk kembali berdagang di pinggir jalan mendapatkan kecaman keras dari warga yang berada di kawasan tersebut.
Menurut sejumlah warga, kebijakan tersebut akan kembali membuat lalu lintas di sekitar kawasan yang terkenal dengan kemacetannya itu, semakin semrawut. Tak hanya itu, warga juga megkhawatirkan munculnya aksi-aksi premanisme.
"Jalan dibangun ya untuk kendaraan, kok ini untuk pedagang kaki lima. Saya takutnya ada preman yang bisa nagih-nagih itu," kata Chandra (43) warga Jakarta Pusat saat ditemui Kricom di kawasan Tanah Abang, Sabtu (23/12/2017).
Menurut dia, penutupan Jalan Jatibaru sebagai upaya penataan PKL tidak efektif. Bahkan penataan tersebut cenderung mengabaikan kepentingan umum yang lebih besar.
"Penutupan jalan ini juga membuat macet jalan lain. Mau ke mana-mana jadi susah," kata pria yang bekerja di bidang event organizer ini.
Menurut seorang pedagang bernama Mahendra (24), langkah pemerintah itu tidak efektif. Pada hari pertama penataan saja, masih banyak PKL yang menempati trotoar. Dia memperkirakan kebijakan pemerintah ini justru berpotensi mengundang PKL lain datang ke Jalan Jatibaru Raya.
"Itu kan memang janji Anies menyediakan lahan untuk PKL, tapi tidak juga harus mengorbankan jalan umum," tutupnya.
Gubernur Anies Baswedan mengumumkan rencana penataan kawasan Tanah Abang pada Kamis lalu. Dalam paparannya, ia menuturkan pemerintah menutup Jalan Jatibaru Raya pada pukul 08.00-18.00. Selanjutnya, satu jalur jalan itu akan digunakan sekitar 400 PKL. Sedangkan jalur satunya digunakan untuk bus Transjakarta.
Anies berujar, trotoar di sepanjang jalan itu seluruhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jadi nantinya, pejalan kaki tidak lagi terganggu oleh keberadaan PKL yang biasanya membuka lapak di trotoar.
