KRICOM - Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid tidak menutup kemungkinan ada perombakan kepengurusan di tubuh partainya. Perombakan ini dimungkinkan jika Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) memberikan wewenang terhadap Ketua Umum Golkar baru, Airlangga Hartarto.
"Nanti kalau Munaslub memberikan mandat pada ketum untuk melakukan revitalisasi. Maka tentu ada perubahan," kata dia ditemui di JCC, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2017).
Hanya saja, dia mengingatkan, perombakan kepengurusan Golkar tidak dimaknai keliru beberapa pihak. Dia memastikan perombakan tidak akan dilakukan demi menyingkirkan kader Golkar.
"Tapi perubahan itu bukan berarti menyingkirkan, bukan berarti merombak, revitalisasi yang dimaksud agar ketua umum bisa menciptakan teamwork yang kuat, solid, capable, agar kinerja partai akselerasinya lebih cepat," ungkap dia.
Dia menyerahkan sepenuhnya pergantian para pengurus dan Ketua Umum Golkar terpilih. Menurutnya, Ketua Umum merupakan pejabat yang berwenang mengganti pengurus Partai Golkar.
Hanya saja, Nurdin berharap, Ketua Umum terpilih tidak melakukan pergantian kepengurusan Golkar. Karena kepengurusan sekarang, sudah mengenal seluk beluk Golkar sehingga bisa memudahkan Ketua Umum Golkar terpilih melaksanakan kerjanya.
"Kalau menurut saya sih tidak perlu ada perubahan mendasar. Karena waktu ini kan tinggal sedikit, sudah mepet beberapa bulan lagi. Waktu kita bekerja secara efektif untuk persiapan sebelum Pileg itu tinggal 10 bulan. Karena tanggal 1 atau 2 Oktober sudah mulai kampanye untuk Pileg dan Pilpres. Jadi tidak perlu ada perubahan yang mendasar. Cukup yang memang tidak aktif dan tidak memiliki kompetensi," harapnya.
