KRICOM - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(Bakesbangpol) Pemprov DKI Jakarta, Darwis Muhammad Aji menjelaskan awal mula kenaikan dana parpol dalam APBD DKI Jakarta 2018. Penjelasan ini menepis Bakesbangpol telah sewenang-wenang menaikkan anggaran bantuan parpol tersebut.
Dia mengatakan, pada awalnya mengajukan anggaran bantuan parpol sebesar Rp 1.200 per suara dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Seiring berjalannya pembahasan di badan anggaran (Banggar) anggota legislatif meminta penambahan untuk dana bantuan partai tersebut.
"Jadi bukan senang-senangnya Bakesbangpol memasukan itu. Dulu pertama kami usulkan sesuai seperti dibilang Pak Soni (Dirjen Otda Kemendagri) Rp 1.200. Tetapi kan Dewan tahu ada keputusan tingkat nasional, mereka meminta supaya Kesbang merevisi usulan itu menjadi Rp 4.000," kata Darwis ketika dihubungi, Kamis (7/12/2017).
Ia menambahkan, yang mengusulkan anggaran memang Bakesbangpol. Namun, pada akhirnya nilai itu ditetapkan dalam rapat banggar.
DPRD beralasan kalau Pemprov memiliki cadangan anggaran yang besar. Sehingga, mereka bersikukuh untuk menaikkan anggaran dalam APBD 2018.
"Jangan sampai nanti dipikir legislatif itu eksekutif menahan bantuan parpol. Kami kan menghindari itu karena eksekutif dan legislatif harus harmonis, harus seiring sejalan dalam memutuskan APBD," kata Darwis.
Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menyoroti pemberian dana partai politik (Parpol) yang diberikan oleh Pemprov DKI. Pasalnya, terjadi kenaikkan yang dinilai tak wajar dan menyalahi aturan yang berlaku.
Sumarsono menuturkan, berdasarkan PP Nomor 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, partai hanya menerima bantuan sebesar Rp 1.000 per suara. Namun, Pemprov DKI menggelontorkan dana hingga Rp 4.000 per suara.
"Nah itu bagian yang sekarang menjadi sorotan juga. Naik dari Rp 1.000 ke Rp 4.000. Aturan nasional kan kenaikan Rp 1.000. Tiba-tiba dia beri Rp 4.000. Saya kira bagian yang berlebihan angkanya. Nasional saja Rp 1.000 masa Rp 4.000. Itu bagian yang disorot," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
