KRICOM - Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) merasa prihatin dengan sistem demokrasi pemilihan umum lantaran berpotensi merusak moral bangsa.
Sebab secara tidak langsung, sistem ini membuat siapapun ingin meraih kekuasaan dengan segala cara.
"KPK juga melakukan kajian bahwa pemilihan langsung ini daya rusaknya luar biasa atas sistem ini," kata Bamsoet kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2018).
Menurut dia, banyak orang baik akhirnya menjadi korban keganasan sistem demokrasi di Indonesia. Contoh teranyar dialami Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang tersangkut kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.
"Orang baik yang menjadi korban dari pemilihan langsung ini. Salah satunya adalah Zumi Zola, yang akhirnya terjerat bukan karena kelakuan dia tapi karena timsesnya,” lanjutnya.
Bamsoet tidak memungkiri kalau sistem demokrasi Indonesia memiliki harga mahal. Padahal ketika memenangi pertarungan politik, uang yang dikeluarkan dalam proses pemilihan, tidaklah sepadan.
"Jadi memang ada banyak ribuan fenomena politik uang yang terjadi di setiap ajang pemilu yang sangat merusak moral bangsa kita," lanjutnya.
Menurut dia, jika ingin mengambil kembali soal sistem pemilihan tidak langsung, hal itu akan mendapat tekanan kuat dari LSM demokrasi nasional maupun internasional.
"Kalau mau ambil pilihan soal sistem pemilihan keterwakilan, itu pasti akan ada tekanan besar dari LSM dan semua pihak bahkan internasional, karena terjadi kemunduran demokrasi. Itu yang harus kita pertimbangkan," tandasnya.
Gubernur Jambi, Zumi Zola dikabarkan berstatus sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gubernur yang berasal dari Partai Amanat Nasional ini dikabarkan tersangkut kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.
