KRICOM - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggeruduk kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman sore tadi. Mereka mendesak agar Presiden Joko Widodo mencopot Menkomaritim Luhut Panjaitan. Salah satu yang dipersoalkan adalah dengan pembangunan proyek reklamasi.
Sekretaris DPP IMM bidang Lingkungan Hidup Aris Munandar mengatakan, sudah tiga tahun Jokowi-JK menjalankan mandat dari rakyat Indonesia. Namun, kesuksesan dalam menciptakan kesejahteraan umum, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan hanya sebatas klaim semata.
"Hal ini ditandai dengan semakin tingginya angka pengangguran yang juga menyebabkan kriminalitas di mana-mana," katanya di Jalan MH Thamrin, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).
Menurut Aris, untuk mengelabui rakyat, khususnya masyarakat pesisir yang kehidupannya bergantung pada laut, pemerintah menawarkan produk kebijakan yang sangat konyol, yaitu menggusur masyarakat pesisir demi memenuhi syahwat kapitalis seolah Reklamasi adalah solusi.
"Bahkan tidak tanggung-tanggung, tanah Ulayat yang terletak di kawasan pantai Utara Jakarta pun menjadi tumbal atas keserakahan cukong reklamasi," tuturnya.
Dia menyayangkan saat beberapa menteri menolak reklamasi malah Menteri Luhut Binsar Pandjaitan paling terdepan mendukung reklamasi.
"Akrobat kedua jawara istana ini pun membuat publik semakin bingung dan menuai sejuta pertanyaan, apakah benar ada matahari kembar? Kok bisa ya menteri melampaui kewenangan Presiden," imbuhnya.
Aris mengkritik langkah Luhut yang hanya menggunakan kacamata ekonomi kapitalis kemudian mengabaikan aspek kemanusiaan dan lingkungan hidup, karena biang pencemaran lingkungan adalah musuh bersama yang harus diperangi.
"Dalam konstitusi (pasal 34 UUD 1945) menyerukan agar "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara". Namun negara melalui (Menko Maritim) justru menyebabkan nelayan menjadi terlantar. Bayangkan bagaimana penderitaan jutaan nelayan akibat tergusur secara paksa demi proyek bodong reklamasi," tutur dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM DKI Jakarta, Muhammad Farhan Syathri mengatakan massa yang mengikuti aksi ini sebanyak 350 orang.
Massa aksi merupakan kader IMM yang berasal dari pimpinan cabang se-DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya. Lalu mereka dinaungi oleh DPP IMM dalam aksi ini.
"Kami long march dari Menteng 62 PP Muhammadiyah hingga Gedung Kemenko Kemaritiman. Kami berharap menteri Luhut mendengar aspirasi kami karena kebijakan reklamasi menindas masyarakat kecil, yakni nelayan. Kami meminta ini dihentikan. Selain itu kami berharap juga kepada Pemprov DKI agar berani menghentikan ini juga," ujar Farhan.
