KRICOM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan pencabutan aturan pelarangan bagi sepeda motor melintasi jalan sepanjang MH Thamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat. Wacana itu dilontarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana meminta, wacana pencabutan larangan sepeda motor diteliti dengan hati-hati.
"Itu kan baru wacana, harus ada kajian percobaan," kata dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Pria yang akrab disapa Lulung ini sadar, jika aturan pelarangan sepeda motor tidak berpihak pada rakyat kecil. Karena pelarangan mengesankan kemacetan disebabkan oleh pesepada motor.
"Kita tahu hari ini memang seolah-olah kendaraan roda dua menjadi warga negara kelas dua, namun inikan kota Jakarta yang harus dijaga ketertibannya," ungkap dia.
Hanya, kata dia, kajian perlu dipikirkan soal dampak lanjutan. Pasalnya sepanjang Jalan MH Thamrin dan Sudirman merupakan jalan protokol yang biasa dilewati Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Kita semua tahu di situ jalan protokol tempat Presiden lewat, tempat tamu negara lewat, nah harus cobalah kita membangun Jakarta itu pada satu aspek sosial," tutur dia.
Menurut dia, persoalan sosial yakni kesamaan dalam hak dan kepentingan yang lebih besar, seperti urusan menjamu tamu negara, tidak terganggu dari pencabutan larangan pesepeda motor.
"Yang penting bagaimana masyarakatnya bisa diberi opini dalam segala hal yang barangkali bisa diatur secara dinamis agar masyarakatnya enak dan pemerintahnya juga bisa lebih leluasa mengatur persoalan yang ada," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali membuat gebrakan. Baru-baru ini, dirinya merencanakan untuk mengizinkan kembali sepeda motor untuk melintas di Jalan MH Thamrin.
Anies mengaku ingin agar semua warga Jakarta bisa mengakses seluruh jalan di Ibu Kota.
"Jadi rancangan yang sudah ada supaya diubah agar bisa akomodasi kendaraan roda dua. Kami ingin pastikan bahwa seluruh areal di Jakarta ini memang accesible kepada warganya, baik yang roda dua, roda empat atau lebih," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
