KRICOM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung keputusan pemerintah menunda pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, wacana usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu belum matang.
"Saya kira langkah yang tepat karena (Densus Tipikor) masih kontroversial dan Kapolri juga nampak belum matang perencanaannya karena selau berubah-ubah sehingga masih perlu waktu untuk sosialisasi," kata Boyamin saat dihubungi Kricom, Selasa (24/10/2017).
Menurutnya, ketimbang merongrong untuk membentuk Densus Tipikor, sebaiknya Polri menguatkan peran Dittipidkor Bareskrim Polri yang saat ini sudah terbentuk.
"Toh di Kepolisian masih terdapat Badan Satuan Tipikor mulai dari Bareskrim sampai polres. Jadi kepolisian tetap dapat membantu negara memberantas korupsi," ucapnya.
Lebih lanjut, Boyamin menganggap keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo usai melakukan Rapat bersama dengan jajarannya itu merupakan sinyal bila pemerintah ingin memperkuat pemberantasan korupsi di tanah air.
"Justru maksudnya ingin memperkuat KPK yang sudah teruji dan dipercaya masyarakat (dalam berantas korupsi). Saya kira keputusan ini hal yang logis," pungkasnya.
Diketahui, keputusan penundaan pembentukan Densus Tipikor itu disampaikan langsung oleh Menkopolhukam Wiranto usai mengikuti rapat bersama di Istana Kepresidenan.
"Diputuskan pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017) seperti dikutip dari Antara.
