KRICOM - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Muhammad Tito Karnavian membeberkan anggaran yang dibutuhkan korps Bhayangkars guna membentuk Densus Tipikor.
Menurut dia, dalam Densus Tipikor dibutuhkan setidaknya Rp 700 Miliar untuk belanja pegawai. Karena satker Densus Tipikor setidaknya membutuhkan 3.000 pegawai.
"Anggaran ini kan ada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai itu kalo untuk kepentingan mislanya 3.000 orang, itu diperlukan kira-kira sebanyak 700 miliar," kata dia ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
Menurut dia, anggaran besar untuk belanja pegawai memang wajar diberikan. Karena kesejahteran punggawa berkaitan dengan kinerja dari Densus Tipikor.
"Kami ingin agar ada tunjangan kinerja (tukin), untuk menyapu lantai yang kotor sapunya harus bersih, kira-kira begitu. Ini kembali kepada kesejahteraan anggota. Konsep kita dari Polri agar anggota-anggota ini diberikan tukin yang sama dengan KPK, kira-kira begitu sehingga ketemu angka 700 miliar," lanjutnya.
Setelah belanja pegawai, kata Tito, Densus Tipikor butuh Rp 300 Miliar untuk belanja barang. Karena untuk penanganan kasus korupsi, tentunya diperlukan peralatan yang canggih.
"Setelah itu ada belanja barang lebih kurang Rp 300 miliar itu untuk lidik, dan sidik, supaya tidak terjadi penyimpangan harus nyari kesana kemari kalo kurang. Lengkapi mereka dengan anggaran yang cukup," ungkapnya.
Terakhir, kata Tito, Polri membutuhkan Rp 1,5 Triliun untuk belanja modal. Karena Densus Tipikor akan dibentuk hingga ke satgas di wilayah.
"Yang terakhir sekitar Rp 1,5 triliun itu adalah belanja modal kalo mau dibangun satgas-satgas wilayah dengan gedung-gedungnya, idealnya segitu. Itupun bertahap sampe 2020 selama 3 tahun," ujar dia.
Menurut dia, dana merupakan unsur penting pembentukan satker seperti Densus Tipikor. Karena persoalan gaji, hingga biaya operasional tidak bisa dilakukan penundaan
"Jadi sebetulnya anggaran itu sendiri kalo memang mau dibentuk urgent itu yang paling penting adalah gaji. Gaji kan enggak bisa ditunda. Sama biaya operasionalnya harus cukup yang kira-kira kalau kita lihat Rp 1 triliun. Untuk gajinya 700an miliar, kemudian kegiatan operasioanalnya lebih kurang 300 miliar. Itu yang diperlukan urgent," ujar dia
"Itu sebenarnya sudah masuk dalam anggaran polri, sudah ada. Sekali lagi, kalau ada rencana pembentukan Densus Tipikor, ini lebih didorong dari keinginan agar Polri lebih berkontribusi maksimal dalam penanganan korupsi," pungkasnya.
