KRICOM - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terus menjalin komunikasi dengan negara-negara Eropa untuk mencari dukungan penolakan terhadap status Yerusalem yang telah diklaim secara sepihak oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai Ibu Kota Israel.

Baru-baru ini, Erdogan dikabarkan telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May. Dalam kabar yang dirilis Reuters, Erdogan dan May sepakat untuk bekerja sama demi mengatasi isu panas status Yerusalem.

Seperti dikutip dari Reuters, Selasa (19/12/2017), Erdogan dan May juga akan memberikan tanggapan terhadap aksi AS yang telah memveto draf resolusi Yerusalem. Kedua belah pihak juga sepakat untuk meredam tensi yang tengah memanas di kawasan Israel-Palestina akibat klaim yang dibuat Trump beberapa pekan lalu.

Seperti diketahui, baru-baru ini sejumlah negara menerbitkan draf resolusi sebagai tanggapan atas pidato kontroversial Presiden AS Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Draf yang berbahasa Mesir tersebut meminta agar semua pihak segera menolak atau mengabaikan segala aksi maupun perbuatan yang berlawanan dengan resolusi DK PBB, terkait status kota Yerusalem.

Draf tersebut telah disetujui oleh 14 negara anggota DK PBB melalui proses pemungutan suara pada Senin (18/12/2017). Namun AS yang merupakan anggota tetap DK PBB langsung memveto keputusan tersebut.

"Apa yang kita saksikan di DK PBB saat ini adalah sebuah penghinaan dan hal ini tidak akan kami lupakan," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley sesaat setelah pengambilan suara.

Haley lebih lanjut mengatakan, draf resolusi tersebut merupakan bentuk ketidakpercayaan dari semua pihak terhadap AS yang memiliki peran besar dalam menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

"Pengambilan hak veto ini bukanlah hal yang memalukan bagi kami, tetapi justru menjadi sesuatu yang mencoreng muka seluruh anggota DK PBB lainnya," tegas Haley.