KRICOM - Komisi I DPR RI gerah dengan pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo perihal 5.000 senjata ilegal yang diduga dilakukan oleh institusi non Polri dan TNI dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Pernyataan tersebut menjadi polemik setelah Menkopolhukam, Wiranto mengklarifikasinya. Ia meluruskan, pengadaan senjata laras panjang buatan PT Pindad tersebut memang dilakukan untuk Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya pun hanya 500, berbeda jauh dengan yang diucapkan Gatot yakni 5000 senjata.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta semua pihak yang ada di pemerintahan saat ini untuk saling bersinergi.
"Ya memang sebetulnya secara umum kami ingin semua komponen yang ada di pemerintahan ini kompak, baik-baik lah semua. Koordinasi dengan baik," kata Sukamta di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).
Menurutnya, hal tersebut harus segera tercipta agar pembangunan bangsa ini bisa berjalan maju, bukan malah menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat.
Pasalnya, buntut dari pernyataan Jenderal Bintang Empat ini justru diangap sebagian pihak yang menuding Jenderal Gatot tengah berpolitik.
"Itu saja yang kita harapkan (kompak), karena negara ini membutuhkan semua pihak berjalan dengan baik dan kompak," tutur Politikus PKS ini.
Lebih lanjut Sukamta mengatakan bahwa Komisi I pasti akan memanggil Gatot untuk dimintai klarifikasinya. Rencananya, hal itu akan dilakukan usai HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.
"Kita ada rencana rakor (rapat koordinasi) dengan panglima dalam rangka membahas anggaran. Tapi saya kira karena waktu beliau sibuk, ya kita satukan saja (klarifikasi soal senjata ilegal)," tandasnya.
