KRICOM - Meski masih dua tahun lagi, namun aroma Pilpres 2019 sudah mulai tercium. Sejumlah hal yang terkait dengan bidang kerja pemerintah bisa dihubung-hubungkan dengan strategi memenangkan salah satu calon untuk menjadi kepala negara.
Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Putri Kanisia menyebut, isu hukuman mati bisa digunakan calon presiden sebagai alat politik untuk menarik suara dukungan masyarakat.
"Kontras menilai kemungkinan mengangkat isu (eksekusi mati) itu ada menjelang pelaksanaan pilpres dan pilkada. Saya pikir segala hal bisa dijadikan pengalihan isu dan lain-lain. Saya khawatir hukuman mati dijadikan cara untuk mendapat dukungan di pilkada maupun pilres," tuturnya di Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Dia melihat, hukuman mati mulai meningkat diterapkan kepada sejumlah pelaku kejahatan yang membahayakan bangsa, seperti kepada para bandar narkoba.
"Melihat hukuman mati itu banyak pro kontra. Publik masih melihat hukuman mati itu relevan," kata Putri.
Dia berharap agar DPR tak mudah mengabulkan pencairan anggaran hukuman mati karena hal itu hanya buang-buang uang.
"Apalagi Jaksa Agung terakhir meminta anggaran dari DPR untuk pelaksanaan eksekusi mati karena Kejaksaan akan melakukan eksekusi mati setiap tahunnya. Ini harusnya Jaksa Agung mengecek proses-proses kejanggalan yang terjadi," katanya.
Sebelumnya, Kontras menyebut, selama Januari sampai Oktober 2017, ada 106 bandar narkoba yang dikirim ke akhirat oleh aparat.
Hal ini disampaikan saat menyambut acara Hari Anti Hukuman Mati sedunia yang jatuh hari ini.
Dari data yang dia himpun, bulan Maret dan Agustus adalah dua bulan tertinggi peristiwa penembakan terhadap penjahat narkotika. Di setiap bulan itu ada 15 peristiwa.
Di bulan Maret 2017 mengakibatkan 14 orang tewas, sementara pada Agustus 2017 ada 11 korban jiwa.
Hingga saat ini, Kepolisian masih menjadi lembaga yang paling banyak dalam melakukan tindak tembak di tempat bagi para pelaku kejahatan narkoba.
Peristiwa paling banyak terjadi di Sumatera Utara (27), DKI Jakarta (16), Sulawesi Selatan (13), Lampung (10), kemudian Jawa Barat dan Aceh (masing-masing dengan 6 peristiwa).
