KRICOM - Elektabilitas Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan data tahun lalu. Hal tersebut terlampir dalam rillis hasil survei Center For Strategic and Internasional Studios (CSIS) terhadap kepuasan masyarakat atas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Anggota Komisi XI DPR RI Muarar Sirait memaklumi hal tersebut. Menurutnya, elektabilitas Jokowi-JK melesat tinggi, karena sesuai dengan kinerja mereka di lapangan. Muarar mengakui, kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat memang masih ada, tetapi Jokowi berhasil menjawabnya dengan solusi pemerataan kesenjangan.
"Pemerataan kesenjangan ada empat, mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, distribusi sertifikat tanah, anggaran desa yang luar biasa. Jusuf Kalla dan Jokowi diberi kesempatan untuk memimpin oleh masyarakat. Untuk masalah ekonomi sudah terjawab," ucap Muarar Sirait, di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kamis (21/12/2017).
Muarar menuturkan, bukti lainnya terlihat dari makin stabilnya bidang Politik. Hal ini bisa dilihat dari tepatnya pemilihan Kapolri, Panglima TNI, BIN, penyusunan APBN, dan Perppu Ormas.
"Kita lihat politik yang semakin stabil ini, artinya secara garis politik Jokowi-JK juga didukung mayoritas parlemen di Indonesia," bebernya.
Namun menurut pandangannya, kondisi politik selama tiga tahun terakhir ini mulai berubah seiring dengan partai-partai yang telah menyuarakan dukungannya terhadap, seperti Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP.
Sebelumnya Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes mengatakan, elektabilitas Jokowi mengalami kenaikan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2015, elektabilitas Jokowi sekitar 36,1 persen. Menurutnya masyarakat puas dengan kinerja pemerintah terutama di sektor pembangunan. Pembangunan infrastruktur sangat diapresiasi masyarakat.
Rival Jokowi, Prabowo Subianto, tak mengalami peningkatan berarti. Pada 2015, elektabilitas Prabowo berada di angka 28 persen. Angka ini kemudian turun pada 2016 menjadi 24,3 persen. Pada 2017, Prabowo harus puas dengan angka 25,8 persen.
