KRICOM - Niat Katalunya untuk merdeka dari Negara Spanyol tampaknya telah membentur tembok tebal. Pasalnya baru-baru ini, Pemerintah Spanyol baru-baru ini telah memutuskan untuk membatalkan status otonomi untuk Katalunya.
Keputusan tersebut dibuat usai Pemerintah Katalunya gagal memenuhi tenggat waktu yang dibuat oleh Pemerintah Spanyol untuk mengklarifikasi sekaligus membatalkan deklarasi kemerdekaan Katalunya. Dengan munculnya keputusan itu, Spanyol disebut-sebut tengah menderita krisis politik terbesarnya dalam 40 tahun belakangan.
"Dalam sebuah pertemuan darurat pada hari Sabtu silam, kabinet pemerintahan telah memutuskan untuk bertindak secara tegas demi melindungi kepentingan umum warga Spanyol, termasuk warga Katalunya, dan demi mengembalikan ketertiban konstitusional di komunitas otonomi," ujar sebuah pernyataan yang dirilis oleh Pemerintah Pusat Spanyol.
Madrid juga mengkritik sikap Katalunya yang keras kepala. Menurut Pemerintah Spanyol, warga Katalunya akan membahayakan dirinya sendiri apabila memutuskan untuk merdeka.
"Otoritas Katalunya telah secara sengaja dan sistematis mencari konfrontasi yang tidak institusional, serta mendatangkan kerusakan pada ekonomi dan masyarakat Katalan," sambung pernyataan tersebut.
Adapun pembatalan status otonomi oleh Pemerintah Spanyol mendapatkan sambutan negatif dari Pemimpin Katalunya, Carles Puigdemont. Lewat sebuah pernyataan, Puigdemont menyatakan bahwa pembatalan status otonomi merupakan bentuk penolakan terhadap keinginan warga Katalunya untuk berdialog dengan Pemerintah Spanyol.
"Segala usaha dan keinginan kita untuk berdialog dibalas dengan pembatalan status otonomi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka (Pemerintah Spanyol) tidak mengerti akar permasalahan dan memang tidak ingin berbicara dengan kita," ujar Puigdemont seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (18/10/2017).
Setelah menyayangkan sikap Pemerintah Spanyol yang dianggap arogan, Puigdemont pun megatakan dirinya dan warga Katalunya akan mendeklarasikan kemerdekaan.
"Jika pemerintah pusat ngotot untuk menghindari dialog dan terus melakukan aksi represif, maka Parlemen Katalunya jika dirasa sesuai, akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan deklarasi kemerdekaan, satu hal yang tidak kita lakukan pada 10 Oktober silam," pungkas Puigdemont.
