KRICOM - Sikap tegas ditunjukkan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Nusron Wahid perihal kelanjutan kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk KPK. Dia berharap Pansus Angket dihentikan karena tidak menghadirkan manfaat positif.
"Pansus KPK itu harus dihentikan. Tidak ada korelasinya keberadaan Pansus KPK dengan pemberantasan korupsi," kata Yusron ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2017).
Demi mewujudkan hal itu, Nusron meminta Golkar memikirkan taktik yang pas guna menghentikan Pansus Angket. Setidaknya Fraksi Golkar di DPR perlu mencari exit strategy dan menghentikan Pansus Angket.
Dia sadar citra Golkar terpuruk pasca serangkaian kader dan pengurusnya tersangkut korupsi. Dengan upaya menghentikan Pansus Angket, lanjut dia menjadi satu di antara upaya mengembalikan citra Golkar.
"Ini kan upaya, selain harus ada kesadaran yang masif dari kader-kader Golkar untuk cut off position dari perilaku-perilaku koruptif. Ini kan banyak, ada yang eksekutif seperti saya. Ada yang di legislatif. Ini harus punya komitmen yang sama untuk anti terhadap tindakan korupsi. Jangan malah berbondong dan berjemaah korupsi," terangnya.
Dia menegaskan, Golkar harus terdepan dalam isu pemberantasan korupsi. Namun sayangnya Golkar justru terlibat aktif dalam Pansus Angket. Padahal kerja Pansus dianggap publik upaya menghalangi pemberantasan korupsi.
"Jangan terkesan Golkar itu memperkuat Pansus dalam rangka menghalang-halangi pemberantasan korupsi. Apa pun yang dilakukan, publik tahunya itu," pungkasnya.
