KRICOM - Diperbolehkannya sejumlah perwira aktif untuk berpartisipasi di Pilkada serentak menandakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum tegas. KPU justru seakan memberi ruang kepada aparat negara yang seharusnya netral itu untuk berpolitik.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menila, jumlah anggota TNI, Polri dan ASN aktif yang maju di Pilkada serentak 2018 meningkat.
"Soal TNI, Polri, ASN, saya kira KPU agak sedikit memberi celah dan terlalu bersahabat dengan TNI, Polri, ASN aktif dengan mengatakan kalau dia tidak jadi calon kan kasihan, masa kemudian juga harus dipecat dari jajarannya," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).
Titi mengakui, saat ini citra aparat negara di mata publik belum sepenuhnya baik.
"Jangan sampai malah kesempatan ini disalahgunakan untuk menyerang calon lainnya," papar Titi.
Titi berharap agar para anggota TNI, Polri dan ASN harus siap untuk kalah.
"Kalaupun gagal ditetapkan sebagai calon, ya itu bukan urusan KPU, karena dia sudah berani mengambil resiko untuk maju menjadi bagian dari politik praktis," tuturnya.
Beberapa nama perwira yang maju antara lain Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.
Anton yang masih perwira tinggi Polri aktif itu maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat mendampingi Tubagus Hasanuddin. Kemudian adapula Irjen Safaruddin di Pilkada Kaltim dam Irjen Murad Ismail.
Kemudian, Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi maju di Pilgub Sumatera Utara bersama Musa Rajekshah. Dan terakhir ada Brigjen Edi Nasution.
