KRICOM - Rencana Polri membentuk Densus Tipikor semakin gaduh. Banyak sejumlah pihak yang menilai kewenangan tim khusus tersebut hanya akan tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho tak sependapat dengan pembentuk Densus Tipikor. Menurutnya, akan ada masalah baru jika Polri benar-benar meresmikan tim khusus tersebut.
"Jangan sampai pembentukan Densus Tipikor itu tidak hanya bisa menyelesaikan masalah, tapi juga menambah masalah," kata Emerson Yuntho dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).
Emerson mengaku, belum adanya kajian akademik yang bisa dikritisi publik.
"Selain itu, landasan hukum yang belum kuat, apakah pembentukan Densus Tipikor menggunakan keputusan presiden ataupun instruksi presiden," ujarnya.
Menurut dia, ruang lingkup Densus Tipikor pun hingga kini masih abu-abu. Jangan-jangan, ruang lingkup lembaga ini tak jauh berbeda dengan KPK.
"Ini mirip-mirip sama KPK. Apa jangan-jangan ini ide untuk saingi KPK? Posisi ICW mendukung, tapi ini masih agak abu-abu,” jelasnya.
Selain itu, Emerson juga masih bertanya-tanya soal independesi dan momentum Densus Tipikor ke depannya.
Makanya pemerintah pun diharapkan ikut turun tangan dalam rencana pembentukan lembaga ini.
"Perlu ada kepastian, ini bebas dari intervensi. Harus dikaji lebih dalam, memperkuat diri sendiri, atau yang sudah ada. Atau justru ingin ambil alih KPK," tutupnya.
