KRICOM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 diramikan dengan munculnya sosok calon-calon gubernur dan wagub dari perwira Polri dan TNI. Kondisi ini tentu saja jadi catatan sendiri, apalagi kandidatnya ada yang masih aktif bertugas di institusinya.

Pengamat Sosial, Fu Xie mengatakan, kalau hal ini sering terjadi dan banyak kandidat dari instansi TNI-Polri, maka ini bisa menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini harus diwaspadai demi pesta demokrasi yang ideal dan adil.

"Ini bisa dibilang keadaan darurat. Mencalonkan diri adalah hak setiap orang dan sah-sah saja, tapi kalau sering terjadi, citra partai bisa tak baik di masyarakat," papar Fu Xie saat dihubungi KRICOM, Jumat (12/1/2018).

Fu Xie melanjutkan, seharusnya partai memberi peluang kepada kadernya untuk berpartisipasi sebagai kandidat di Pilkada 2018. Hal ini akan menunjukkan pada masyarakat bahwa kader partai pun punya potensi untuk membawa perubahan di berbagai daerah Indonesia. Secara tidak langsung, partai juga dapat memperbaiki citranya di mata masyarakat.

Fu Xie menambahkan, calon yang diusung partai harus bisa memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya. Jadi jangan hanya mementingkan kemenangan calon dan partai yang mengusungnya.

"Jangan sampai masyarakat menjadi bersikap apatis dan kecewa terhadap proses demokrasi kita. Ini bahaya," tutupnya.