KRICOM - Aktivis antikorupsi ‎Haris Azhar kecewa dengan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani masalah korupsi di tanah air.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi "Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).

‎Haris menyebut insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan menjadi salah satu acuannya. Mengingat, lebih dari delapan bulan pasca kejadian naas itu terjadi, belum juga ditemui adanya titik terang.

‎"Sekadar catatan, Novel bukan orang pertama yang diserang. Banyak juga pegawai KPK atau seperti barang bukti dirusak, dicolong. Jadi bukan hanya kepada subjek saja," ujar Haris.

Menurut Haris, tiga tahun kepemimpinan Jokowi memimpin Indonesia sudah bisa dijadikan tolok ukur bagi dirinya menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam pemberantasan korupsi.

Terlebih, di dua tahun mendatang, Indonesia telah memasuki tahun politik. Di mana, akan ada ratusan daerah yang menyelenggarakan Pilkada di 2018 dan persiapan menjelang Pemilu di 2019 mendatang.

Dia memprediksi jika konsentrasi pemerintah dalam pemberantasan korupsi tak akan maksimal di dua tahun sisa pemerintahan Jokowi.

"Tiga tahun sudah Jokowi jadi presiden, menurut saya sudah cukup kalau terpilih lagi ya bakal sama lagi kaya tahun ini. Sudah tidak ada keefektifan untuk membangun komitmen baru," ucap Haris.

Dengan kondisi seperti saat ini, lanjut Haris, bukan tak mungkin akan semakin marak terjadi praktik-praktik korupsi.

"‎Kalau kondisinya seperti ini apakah akan banyak terjadi korupsi? Itu sangat mungkin sekali, akan banyak musibah hukum dan kerugian‎," tandas mantan Koordinator Kontras tersebut.