KRICOM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kecewa berat dengan sikap Presiden Joko Widodo dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi di era Jokowi malah semakin mengkhawatirkan.
"Komitmen pemberantasan korupsi Jokowi itu parah. Jokowi saya anggap mendorong agenda pemberantasan korupsi ke era kegelapan," tegas Dahnil dalam diskusi "Catatan Akhir Tahun 2017 : Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
Padahal, Dahnil menyebut bila pemberantasan korupsi merupakan salah satu janji yang tertuang dalam nawacita Jokowi.
Selain itu, sosok Jokowi yang tak memiliki beban politik masa lalu seharusnya menjadikan mantan Walikota Solo itu tak kesulitan melakukan pemberantasan korupsi.
"Jokowi dianggap tak punya beban masa lalu, sehingga ia sempat dianggap sebagai calon yang punya komitmen tampilan sederhana," kata Dahnil.
Dahnil menuturkan, catatan hitam pihaknya terhadap Jokowi terlihat dari pembiaran orang nomor satu di Indonesia itu dalam berbagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Termasuk, dalam kasus Novel Baswedan dan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.
Pasalnya, Dahnil melihat sikap Jokowi atas kasus-kasus tersebut dianggap tidak jelas. Ia menyebut Jokowi terlalu bermain politik di dalam kasus-kasus penegakan hukum.
"Sikapnya tidak jelas, hanya retorika. Menurut saya dia lebih dominan dalam tindakan politik. Terlalu banyak memikirkan untung atau rugi dalam sisi kekuasaan," ujar Dahnil.
Lebih lanjut, terkait sikap Jokowi yang selalu menyerahkan berbagai hadiah atau barang yang diterimanya kepada KPK, Dahnil menilai hal itu cuma sekedar pencitraan. Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi tak cukup hanya dilakukan dengan cara semacam itu.
"Saya pikir tidak cukup dengan kamuflase seperti itu. Bagi saya itu ringan sekali. Agenda pemberantasan korupsi itu menuntut konfrontasi yang keras kepada koruptor," tegasnya.
