KRICOM - Kebijakan politik Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), menuai apresiasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang kabah ini menganggap, Jokowi lihai membuat stabilitas politik Indonesia terbangun dengan baik.
Kelihaian Jokowi-JK membangun stabilitas politik ini, sabagaimana tertuang dalam acara 'Catatan Refleksi Akhir Tahun Fraksi PPP Bidang Politik Tahun 2017'.
"Nilai pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang politik bisa dibilang mendapat rapor A," kata Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati dalam acara 'Catatan Refleksi Akhir Tahun Fraksi PPP Bidang Politik' di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).
Dia mencontohkan, keberhasilan Jokowi-JK menjaga stabilitas politik ketika mampu membangun relasi baik dengan DPR. Terbukti beberapa kebijakan dan program kerja pemerintah, mulus dalam pembahasan di DPR.
"Sikap saling menghormati satu lembaga dengan lembaga lainnya berjalan cukup ideal," imbuhnya.
Meski lihai membangun komunikasi, kata Reni, sikap parlemen tetap menjalankan tiga fungsi konstitusionalnya yakni pengawasan, anggaran dan legislasi juga berjalan cukup baik.
"Kesan terhadap parlemen hanya sebagai lembaga stempel pemerintah lantaran mayoritas parlemen berasal dari partai koalisi, sungguh anggapan tidak tepat, DPR secara konsisten menjalankan proses check and balances sebagaimana amanat konstitusi," jelasnya.
Lebih lanjut, terang Reni, stabilitas politik ini juga berdampak positif terhadap program pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan bidang lain, bisa tereksekusi dengan cepat.
"Bagi Fraksi PPP hal ini penting mengingat stabilitas politik menjadi faktor penting dalam mensukseskan program pemerintah," ucapnya.
Selain lihai menjaga stabilitas politik dalam negeri, pemerintahan era Jokowi-JK dianggap Reni, sukses menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Hal ini ditunjukan, dari upaya Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Padahal disisi lain, Amerika Serikat mengklaim Yerusalem, sebagai ibu kota Israel.
Selain itu, kata Reni, politik bebas aktif ditunjukan Indonesia dalam persoalan krisis etnis Rohingya di Myanmar. Indonesia menginisiasi negara ASEAN, agar mencegah kekerasan terhadap etnis Rohingya dan memulihkan hak-hak asasi mereka.
"Politik luar negeri pemerintah RI secara konkret telah menjalankan fungsi diplomasi dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina baik secara bilateral dengan Palestina dan negara-negara sahabat, maupun secara multilateral," pungkasnya.
