KRICOM - Pengamat Politik Boni Hargens menilai, kehadiran pimpinan alumni 212 Al Khaththath dalam konferensi pers La Nyalla Matalitti soal Partai Gerindra semakin menegaskan siapa aktor di balik banyaknya isu SARA dalam politik.
Menurut Boni, pernyataan La Nyalla soal mahar politik Gerindra pelan-pelan membuka permainan berlandaskan SARA yang mereka rancang.
"Ini menarik. Bagaimana hukum alam politik itu bisa mengungkap hal yang selama ini sebatas kecurigaan. Bahwa ternyata aksi-aksi berjubah agama, mau 212, 411 apalah namanya memang benar itu rancangan politik," kata Boni kepada Kricom di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).
Boni melanjutkan, mahalnya biaya demokrasi Partai Gerindra ini bukan hanya persoalan Prabowo Subianto dengan La Nyalla semata, tapi persoalan skenario politisasi agama dan sebagainya.
"Ini yang sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan masa depan negara ini. Saya bilang ini harus direspon secara serius," paparnya.
"Kalau memang benar bahwa ada skenario yang melibatkan pimpinan partai di dalam politisasi agama, pemanfaatan isu penistaan agama sebagai senjata poltik, ini harus segera diatasi. Karena pilkada 2018 dan Pilpres 2019 sudah di depan mata," ungkap Direktur Lembaga Pemilih Indonesia ini.
Boni, meminta 'permainan kotor' ini harus segera diatasi dan dikikis agar tak membahayakan NKRI.
"Kita enggak bisa membiarkan permainan kotor semacam ini mendominasi proses demokrasi. Makanya ini hukum alam politik yang sedang bekerja. Tinggal bagaimana pembuktiannya," pungkasnya.
Diketahui, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Al Khaththath ikut hadir saat La Nyalla Matalitti menggelar jumpa pers yang berisi pengakuannya dimintai uang oleh Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.
"Kami prihatin kasus yang dihadapi oleh La Nyalla dan juga beberapa nama yang kami ajukan kepada pimpinan partai agar kader dari aksi 212 itu, dari 171 pilkada, kita hanya minta 5 agar bisa diberikan rekom khusus. Tapi kalau diperlakukan seperti yang lain buat apa kita bikin rekom," kata Al Khaththath.
Alumni 212, kata Al Khaththath, membuat surat yang diantar langsung ke pertemuan 3 pimpinan partai, PKS-Gerindra-PAN, di rumah dinas seorang ketum. Surat rekomendasi calon kepala daerah itu diteken oleh KH Abdul Rosyid Abdullah Syafii.
