KRICOM - Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai anggaran yang dimiliki BNN masih kurang. Terlebih dengan darurat narkoba yang kerap digaungkan Presiden Joko Widodo.
Kabag Humas Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Sulistiandriatmoko mengaku, selama ini pihaknya 'berdarah-darah' dalam memberantas narkotika. Sebab, anggaran yang dimiliki BNN kerap habis untuk membayar gaji pegawainya.
"Alokasi dana BNN berdah-darah untuk melakukan pencegahan narkoba dengan keterbatasan tenaga hanya 4.700. Idealnya untuk BNN pusat, provinsi, dan kota/kabupaten itu 74.000," kata Sulistiandriatmoko di sela-sela dialog Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2017).
"BNN menerima dana Rp 1,3 triliun pertahun. 30 persennya untuk pencegahan, sedangkan peralatannya seperti gedung saja tidak punya. Kantor pusat masih milik Polri. Saya tidak masalah, tetapi untuk anggota yang tidak hitam di atas putih hanya bisa sebatas semangat saja, makanya bisa berprestasi," jelasnya.
Kendati demikian, ia memastikan anggotanya tak pernah termakan bujuk rayu dari upaya suap bandar narkoba yang kerap tertangkap.
"Jika anggota menangkap dan ditawarkan puluhan miliar itu sering terjadi. Anggota bahkan tak mau menjadi 'tangan' denganmenjual informasi penangkapan dengan imbalan 1-2 miliar," ungkapnya.
Soal kekurangan anggaran, ia mengaku telah berulang kali mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah. Namun, hingga saat ini belum pernah terealisasi.
"Sudah sering sekali, tetapi belum ada," tutupnya.
