KRICOM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Partai Golkar sedang berada dalam kondisi buah simalakama. Pasalnya, Golkar harus memilih merelakan Ketua Umumnya, Setya Novanto yang sedang terbelit kasus hukum di KPK atau melawan rakyat.
Sebab, berdasarkan suara di masyarakat, sebagian meminta kepada Setnov untuk mundur dari jabatan di DPR dan di partai.
"Saya kira kita semua tahu rakyat hari ini menginginkan Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR RI. Pemberitaan tentang Setya Novanto akhir-akhir ini bagaikan sinetron berseri yang tak ada habis-habisnya," kata Ujang, Sabtu (25/11/2017).
Masih ngototnya Setnov di DPR dan di kepartaian dinilainya bakal memperpuruk citra Golkar meski ia tak menampik jika soosk Setnov masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuasannya.
"Novanto mugkin saja memegang kartu AS di Internal Golkar, tapi menurut saya dia lebih elok dan negarawan jika rela melepas jabatan yang melekat pada dirinya," sambungnya.
selain memperburuk citra partai, bertahannya Setnov di DPR makin menambah persepsi negatif masyarakat serta dianggap tak lagi mewakili suara rakyat.
"Itu semua karena kasus hukum Novanto saat ini," tegas Ujang.
Oleh karenanya, Golkar harus berani mengambil sikap terhadap kedudukan Setnov, terlebih dengan agenda Pemilu serentak yang sudah di depan mata.
"Golkar akan dihukum rakyat dengan tidak dipilihnya di Pilkada 2018 dan Pileg atau Pilpres 2019 jika masih mempertahankan Novanto," tutupnya.