KRICOM - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama membentuk satgas money politik untuk mengawasi adanya politik uang menjelang Pilkada 2018.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Mochamad Iqbal mengatakan kalau satgas ini akan bekerja hingga ke pelosok desa.
"Iya akan sampai ke pelosok desa. Termasuk sampai ke rumah anda. Karena mereka akan menerima informasi dari soal money politik," kata Iqbal kepada Kricom.id, Selasa (9/1/2018).
Kendati begitu, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini belum mengetahui kapan satgas money politik mulai berkerja. Tim ini nanya akan diisi oleh Divisi Humas Polri dan Bareskrim Polri
"Nanti itu," tutupnya sambil beranjak pergi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Prof Muhammad Tito Karnavian mengatakan kalau pihaknya dan lembaga anti rasuah akan bersinergi membentuk satgas money politik.
Tujuannya agar pesta demokrasi 2018 bisa berlangsung bersih dan bebas dari praktik politik uang.
"Satgas anti money politik ini diskusikan dengan para pimpinan KPK 2-3 minggu lalu. Kami menyoroti masalah sistem pemilihan saat ini," ujar Tito beberapa waktu lalu.
Apalagi, Tito melihat kalau Pilkada serentak kali ini banyak berbagai kalangan yang belum memahami politik. Bukan tidak mungkin kalau kondisi seperti itu dimanfaatkan sejumlah orang untuk melakukan penyimpangan
"Kami melihat bahwa akan muncul kader-kader dari masyarakat bahwa tanpa ditunjuk pimpinan loyalitas akan kepada masyarakat bawah itu system politik yang sehat," tutur Tito.
