KRICOM - Jelang pergantian takhta kepemimpinan, calon Panglima TNI, Marsekal Hadi dihadapkan dengan sederet pekerjaan rumah (PR) yang disodorkan Komisi I DPR sebagai mitra kerja TNI. Beberapa diantaranya soal modernisasi sistem pertahanan.
"Pembangunan Minumum Essential Force (MEF), kemudian sinergi masalah doktrin darat, laut, dan udara harus benar-benar terintegrasi di dalam sistem komunikasi yang bagus," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin ditemui di Jakarta Timur, Kamis (7/12/2017).
Selanjutnya, suksesor Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ini juga dituntut untuk meningkatkan sistem kedisiplinan dan profesionalisme TNI yang dianggap penting diperbaiki dari waktu ke waktu.
"Lalu peningkatan disiplin, peningkatan profesionalisme. Kemudian sistem komando dan pengendalian, serta pengamanan di perbatasan," ungkapnya.
Yang tak kalah penting juga soal netralitas TNI. Sebab, di awal kepemimpinanya, Marsekal Hadi bakal berhadapan dengan tahun politik, yakni PIlkada 2018 dan Pilpres serta Pileg 2019.
Pada 2018 mendatang, setidaknya ada 171 pilkada serentak di Indonesia. Sedangkan pada 2019, ada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
"Itu tuntutan kami semua, semua fraksi meminta netralitas yang kemudian disanggupi beliau," jelas purnawirawan TNI ini.
Kendati memiliki sejumlah PR, ia yakin jika sosok pilihan Presiden Joko Widodo ini mampu menyelesaikannya.
"Marsekal Hadi cakap ya, mungkin karena banyak sekolah di luar negeri, salah satunya beliau pernah di Perancis. Beliau saya kira perwira yang cakap menguasai bahasa asing," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Komisi I dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid menyorot kejahatan dunia siber yang perlu menjadi perhatian calon Panglima TNI itu.
"PR dari kemarin-kemarin seperti terorisme, kejahatan siber dan lain-lain. Itu ditambah lagi tentu antisipasi ada perhelatan demokrasi yang sudah dekat, pilkada dan pemilu," pungkasnya.
