KRICOM - Pengamat Politik Boni Hargens menduga, polemik Perppu Ormas yang belakangan muncul bakal dijadikan sebagai senjata politik jelang Pemilihan Presiden 2019 untuk menjatuhkan sosok Jokowi.
"Kubu yang hari ini mengambil sikap menolak Perppu Ormas menjadi UU akan terus memainkan isu ini sebagai modal politik untuk melawan partai pendukung Perppu dan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," kata Boni melalui keterangan tertulis, Kamis (26/10/2017).
Karenanya, sebagai antisipasi agar fenomena buruk seperti yang terjadi pada Pilkada Jakarta 2017 tak terulang, Boni memberikan beberapa pandangannya kepada pemerintahan Jokowi.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu meminta pemerintahan Jokowi segera mendorong DPR agar secepatnya mengesahkan UU Ormas dalam waktu dekat. Hal itu untuk menghindari isu tersebut dipolitisir jelang Pilpres 2019.
"Maka, partai-partai pemerintah mesti melakukan lobi dan konsolidasi politik yang cerdas di parlemen agar isu ini tidak terus menjadi bola liar," ujarnya.
Selain itu, Boni menilai pemerintah perlu melakukan konsolidasi umat melalui para ulama dan tokoh-tokoh keagamaan yang pluralis dan nasionalis.
"Hal itu agar tidak ada lagi dikotomi atau faksionalisasi di kalangan umat sehingga para pecundang politik tidak lagi memainkan kondisi ini sebagai dagangan politik," ucap Boni.
Dengan demikian, ia menilai peran Ormas Islam yang moderat dan menjadi penyejuk bangsa seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat diperlukan.
"Karena negara mesti mampu memberdayakan organisasi-organisasi ini sebagai kekuatan untuk membangun persatuan dan integrasi sosial," tutupnya.
