KRICOM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi serius soal rekomendasi Kemendagri yang diterimanya ihwal dana APBD DKI Jakarta 2018 yang didalamnya ada pencoretan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Tjahjo Kumolo cs.
Kepada wartawan, Anies mengatakan, pemprov akan menurunkan tim guna menemui pihak Kemendagri untuk membicarakan surat rekomendasi yang dicoret oleh Mendagri itu.
"Nanti ada tim dari Kemendagri dan tim dari Pemprov DKI yang akan berkomunikasi. Jadi bukan lobi karena kalau mereka kirim surat kami akan mereview apa yang menjadi," ucap Anies di Balai Kota, Kamis (21/12/2017).
Selain itu, Anies menilai, kasus pencoretan TGUPP lebih dari sekadar pencoretan sebuah unit kerja. Ia pun mengkritik konsistensi dari pihak Kemendagri yang tidak memberikan Anies 'izin' untuk memiliki unit kerja dalam membantunya membangun Jakarta.
"Ini bukan soal dana saja, tapi lembaganya. Kalau kita bicara tentang sumber dananya, pasti bicara tentang jumlah personalianya juga termasuk institusinya. Jadi kami akan mempelajari ini dan silakan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI. Kenapa tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan, tapi ketika gubernur yang keempat melakukan hal yang sama mendadak badannya tidak ada," heran orang nomor satu di Jakarta ini.
Oleh sebab itu, ia berharap, ada solusi terbaik ihwal kelanjutan TGUPP pada pertemuan antara pihak Pemprov DKI dan Kemendagri.
"Ya kita lihat saja nanti, sejauh ini kan baru seperti itu. Apa hasil pertemuan nanti, kita lihat bersama," tutup Anies.
Seperti diketahui, TGUPP ala Anies Baswedan menjadi polemik tersendiri karena personelnya dianggap terlalu banyak, baik dari segi anggaran serta jumlah anggota.
Anies menyebut tim yang berjumlah 74 orang itu dibutuhkan untuk memberi masukan ke gubernur dan wakil gubernur. Salah satu tugas mereka adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Mereka berperan memastikan proses koordinasi dan supervisi dengan beberapa elemen Pemprov DKI.
