KRICOM - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly angkat bicara soal Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menolak adanya pembentukan Densus Tipikor. Ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah koordinasi dalam pembentukan Densus Tipikor.
"Kan Pak JK belum berikan pernyataan apakah sudah bicara dengan presiden atau belum. Saya enggak tahu, itu bos-boslah yang tahu. Tetapi saya kira lebih penting koordinasi," ujarnya kepada wartawan, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/10/2017).
Yasonna menjelaskan, pembentukan Densus Tipikor ini perlu masih perlu dibicarakan dulu dengan Menpan. Semua pihak perlu duduk bersama dan koordinasi untuk membahas hal ini.
"Kan belum dibawa di rapat terbatas (ratas). Densus tipikor ini kan lembaga baru, jadi harus dibicarakan ke Menpan," kata Yasonna Laoly di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Yasonna mengatakan koordinasi antar seluruh penegak hukum yang ada itu sangat penting untuk sinkronisasi dan satu roadmap bersama.
"Maksud Kapolri membentuk densus itu baik-baik saja. Itu kan wujud semangat dalam upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih cepat, seperti kata presiden cepat itu penting," katanya.
Selain itu, Yasonna juga mengimbau agar semua yang terlibat menurunkan egonya masing-masing agar agenda, anggaran, dan kewenangan masing-masing menjadi jelas.
