KRICOM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap sikap Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pengesahan Perppu Ormas jadi Undang-Undang tidak etis. Karena dalam rapat pengesahan, PAN yang merupakan partai koalisi pemerintah, justru menolak disahkannya Perppu Ormas.

Wakil Ketua Umum PAN, Taufik Kurniawan menuturkan, perbedaan pandangan dalam koalisi merupakan hal lumrah. Hingga kini belum terpikir PAN keluar dari koalisi Jokowi-JK.

"Mau keluar atau tidak, kami kan berkoalisinya dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi dan Pak JK," kata Taufik ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2017).

Dia mengibaratkan, dalam keluarga saja bisa terjadi perbedaan pandangan, apalagi jika dalam koalisi. Namun meski ada perbedaan pendapat, tidak lantas membuat keluarga menjadi terpecah.

"Tapi kan tidak lantas karena berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orangtua dan anak, kemudian lantas tercerai-berai," ungkapnya.

Dia menuturkan, saat ini posisi PAN dalam koalisi sebagai mitra sejajar yang kritis. Jadi sikap PAN tidak wajib sama dengan partai yang berada dalam koalisi pemerintah.

"Kalau dalam koalisi, kami menempatkan dalam posisi mitra sejajar yang kritis. Tidak serta-merta kami mengatakan ini harus selalu sama," lanjutnya.

Setidaknya dua kali PAN berbeda pandangan dengan partai koalisi pemerintah ketika pengesahan UU. Selain UU Ormas, PAN berbeda pandangan ketika pengesahan UU Pemilu.

Namun, lanjut Taufik, PAN tidak selalu berbeda dengan pemerintah dan partai koalisi pemerintah ketika pengesahan UU. Contoh nyata tersaji dalam UU Tax Amnesty.

"Katakanlah misalnya menyangkut UU APBN 2018, PAN tidak ada catatan apa pun karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN. Termasuk UU Tax Amnesty PAN juga tidak menolak," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti sikap politik PAN dalam sidang paripurna pengesahan Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas.

PAN tidak mendukung Perppu disahkan menjadi Undang-Undang. Sikap itu jelas berbeda dengan partai koalisi pemerintah. JK menganggap, perbedaan pandangan itu sesuatu yang tidak etis.

"Ya tentu kurang etislah ya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (31/10/2017).